Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR (corporate social responsibility) kini jadi frasa yang semakin populer dan marak diterapkan perusahaan di berbagai belahan dunia. Menguatnya terpaan prinsip good corporate governance seperti fairness, transparency, accountability dan responsibility telah mendorong CSR semakin menyentuh “jantung hati” dunia bisnis.

Tanggung jawab sosial ini diatur secara tegas di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh Negara. Selain itu, pemerintah berkeinginan untuk mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh operasional korporasi yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat disekitarnya.

Penelitian mengenai CSR di Indonesia ini dilakukan, untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana sebaiknya pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Indonesia, wajib atau sukarela? Kedua, bagaimana ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Indonesia? dan ketiga, bagaimana masalah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia?

Untuk analisis data adalah menggunakan reflexive law theory. Teori ini digunakan untuk mengatasi kebuntuan atas pendekatan hukum formal sebagai bentuk intervensi Negara dalam mengatur persoalan privat (korporasi). Reflexive law theory mencoba mencari solusi atas keterbatasan hukum (limit of law) dalam mengatur masyarakat yang komplek secara efektif melalui self regulation dengan memberikan kewajiban korporasi untuk memberikan sosial reporting.

Analisis data dari penelitian dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pembahasan penelitian ini menyimpulkan : Pertama, CSR adalah aktivitas koorporasi yang bisa diwajibkan oleh hukum berdasarkan pada nilai moral dan etika dengan sosial reporting terhadap masyarakat. Kedua, konsep dan ruang lingkup CSR yang sangat luas perlu dibuat pengaturan khusus tentang CSR yang memberikan otoritas bagi korporasi untuk mengatur dirinya sendiri (Self regulation). Ketiga, bahwa masalah pengaturan dalam UUPM dan UUPT harus direvisi dengan konsep dan definisi CSR yang sama dan lebih jelas sebagai acuan pelaksanaan. Sumber pembiayaan sebaiknya tidak perlu ditentukan secara definitif karena CSR tidak selalu berkaitan dengan biaya.

Pemerintah perlu memberikan insentif dalam bentuk pengurangan pajak bagi koorporasi yang melaksanakan CSR. Korporasi yang telah melaksanakan CSR dalam berbagai bentuk dan motifnya harus diapresiasi, karena ada keterbatasan hukum untuk mengatur secara rigid hubungan korporasi dan masyarakat yang semakin komplek, sehingga apapun bentuk aktifitas korporasi yang bertujuan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dapat dianggap sebagai tanggung jawab sosial perusahaan.

 

Dikutip dari berbagai sumber.

0 Responses to “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s





%d blogger menyukai ini: